Jakarta, DKI JAKARTA – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menancapkan taji visi ‘Asta Cita’ hingga ke struktur pemerintahan terendah. Melalui Musyawarah Nasional V Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Munas V DPP APDESI), pemerintah secara tegas menginstruksikan agar seluruh aparatur desa menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan program strategis nasional demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang tidak lagi berpusat di perkotaan.
Munas yang mempertemukan jajaran menteri kabinet dengan pengurus desa dari seluruh penjuru tanah air ini mengusung misi tunggal: memastikan setiap butir program prioritas Prabowo-Gibran mendarat dengan tepat sasaran di akar rumput. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang hadir mewakili pemerintah pusat, menegaskan bahwa kedaulatan pangan nasional mustahil tercapai tanpa keterlibatan aktif di level desa, kelurahan, hingga kecamatan. Ia menekankan bahwa desa adalah kunci utama bagi kemandirian bangsa di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Keberpihakan pada rakyat haruslah tanpa kompromi,” tegas Zulkifli di hadapan para delegasi desa. Ia juga mengungkap bahwa dirinya telah mengantongi mandat besar melalui 25 instrumen hukum, baik berupa Inpres, Perpres, maupun Kepres, yang semuanya difokuskan pada percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pesan Presiden Prabowo sangat jelas: Indonesia harus bersatu dan solid. Gejolak internal dalam organisasi seperti APDESI hanya akan menghambat laju pembangunan yang sedang dikebut.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, mengingatkan bahwa peran APDESI sangat vital dalam menjaga ritme kolaborasi antara kementerian dengan pemerintah daerah. Yandri menaruh harapan besar agar kepengurusan APDESI yang baru tidak terjebak dalam konflik kepentingan yang memecah belah. Menurutnya, energi positif yang dibangun harus disalurkan sepenuhnya untuk meningkatkan indeks pembangunan ekonomi di desa, sehingga desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri.
Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya, merespons instruksi tersebut dengan menyatakan komitmen penuh untuk menjadikan organisasi sebagai jembatan aspirasi yang konstitusional. Di sisi lain, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, memperingatkan bahwa tanpa desa yang kuat, narasi tentang Indonesia yang adil dan makmur hanyalah slogan belaka. Penguatan partisipasi masyarakat dan digitalisasi desa menjadi tantangan mendesak yang harus dimitigasi oleh APDESI guna menghadapi dinamika pembangunan modern. Fokus kini tertuju pada sejauh mana para kepala desa mampu menerjemahkan instruksi pusat ini menjadi hasil nyata bagi rakyat di pelosok negeri.
