Purworejo, JAWA TENGAH – Predikat sebagai salah satu pelopor desa digital nasional yang disandang Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, kini tengah dipertaruhkan. Kebijakan pemangkasan anggaran yang ekstrem memaksa pemerintah desa setempat melakukan rasionalisasi besar-besaran, yang berdampak langsung pada matinya sejumlah titik wifi publik serta menurunnya kualitas layanan internet gratis yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.
Situasi ini memicu gelombang pertanyaan dan keluhan dari warga Jumat (20/02/2026) yang selama satu dekade terakhir telah bergantung pada fasilitas digital tersebut untuk kebutuhan pendidikan, administrasi, hingga penguatan ekonomi kreatif.
Krandegan bukan sekadar desa biasa dalam peta digitalisasi Indonesia; desa ini merupakan jawara yang masuk dalam jajaran tiga besar Lomba Desa Digital 2025 besutan Kementerian Desa. Sejak tahun 2015, komitmen untuk mendigitalisasi layanan telah diwujudkan melalui penyediaan jaringan wifi gratis di lokasi-lokasi strategis seperti kantor desa, aula, gardu warga, hingga berbagai fasilitas umum lainnya. Selama bertahun-tahun, keberadaan internet ini menjadi fasilitas vital bagi anak-anak sekolah untuk mengerjakan tugas, pelaku UMKM untuk memasarkan produk secara daring, serta mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa.
Namun, memasuki tahun anggaran 2026, kondisi tersebut berubah drastis akibat terjun bebasnya alokasi Dana Desa yang diterima Krandegan. Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 desa tersebut masih mengelola Dana Desa sebesar Rp 1,05 miliar, namun kini angka tersebut menyusut tajam hingga hanya menyisakan sekitar Rp 285 juta. Penurunan yang mencapai lebih dari 70 persen ini menjadi pukulan telak bagi keberlanjutan program-program unggulan desa, terutama dalam mempertahankan infrastruktur digital yang telah dibangun selama sepuluh tahun terakhir.
Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah anjloknya kecepatan serta reliabilitas layanan internet. Dwinanto menjelaskan bahwa anggaran pemeliharaan jaringan yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 32,36 juta kini terpaksa dipangkas habis menjadi nol rupiah. Selain itu, anggaran belanja bandwidth yang semula Rp 25,8 juta juga mengalami pengurangan signifikan menjadi hanya Rp 13 juta saja. Akibatnya, kapasitas layanan internet yang biasanya berada pada kecepatan 200 Mbps kini harus diturunkan menjadi 100 Mbps demi menyesuaikan ketersediaan dana yang tersisa.
Secara teknis, jaringan wifi desa sebenarnya belum sepenuhnya dimatikan, namun kapasitasnya yang sangat terbatas membuatnya tidak stabil saat diakses banyak pengguna. “Wifi tidak kami hentikan, akan tetapi bandwidth terpaksa dikurangi dan biaya operasional sudah tidak ada. Kalau ada kerusakan, desa kesulitan melakukan perbaikan,” ujar Dwinanto dengan nada prihatin pada Jumat (20/2/2026). Ketiadaan dana pemeliharaan ini menyebabkan gangguan teknis yang terjadi tidak dapat ditangani dengan cepat, sehingga memicu persepsi di tengah warga bahwa layanan wifi tersebut telah mati total.
Situasi yang terjadi di Desa Krandegan ini menjadi potret nyata bagaimana kebijakan fiskal di tingkat pusat memiliki dampak domino yang sangat nyata terhadap kualitas layanan publik di level terbawah. Dwinanto menegaskan bahwa meskipun dalam kondisi sulit, pihaknya tetap berupaya menjaga semangat digitalisasi agar tidak padam sepenuhnya. Ia menaruh harapan besar agar pemerintah pusat maupun daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan program desa digital, mengingat digitalisasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern.
Capaian yang telah dirintis sejak satu dekade lalu kini berada di persimpangan jalan, antara terus berkembang atau mengalami kemunduran total. “Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan. Kami berharap ada dukungan agar desa tetap bisa berkembang dan melayani masyarakat secara optimal,” pungkas Dwinanto. Tanpa adanya intervensi anggaran atau solusi alternatif, impian Krandegan untuk terus menjadi barometer desa digital nasional terancam sirna akibat keterbatasan finansial yang menghimpit ruang gerak inovasi di tingkat desa.
