Asahan, SUMATERA UTARA – Warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan dikejutkan dengan aksi pembongkaran bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh puluhan orang pada Senin (11/05/2026). Aksi ini merupakan buntut dari konflik internal antara pemodal dan pengelola yang dipicu oleh ketidakjelasan pembagian hasil atau fee keuntungan yang kini berujung pada dugaan penipuan.
Ketidakpastian Hasil Picu Aksi Massa
Situasi di salah satu sudut Desa Mekar Sari mendadak ramai saat puluhan pemodal mendatangi bangunan SPPG untuk mengambil kembali material bangunan. Rizal, yang bertindak sebagai perwakilan pemodal, mengungkapkan bahwa tindakan drastis ini diambil karena pihak pengelola dianggap telah ingkar janji. Menurutnya, selama ini operasional dapur gizi tersebut berjalan di atas infrastruktur yang dibangun sepenuhnya menggunakan dana para pemodal.
“Kami merasa dikhianati. Kami sudah berupaya mengirim surat dan meminta mediasi secara kekeluargaan agar hak kami diberikan, namun hingga saat ini tidak ada jawaban pasti. Akhirnya hari ini kami mengambil sikap untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak kami,” ungkap Rizal di tengah kerumunan warga desa.
Dinamika Kerja Sama yang Berujung Sengketa
Permasalahan ini bermula dari kerja sama pembangunan infrastruktur SPPG yang melibatkan pihak pengelola di daerah. Pihak pemodal mengeklaim bahwa sesuai perjanjian awal, mereka bertanggung jawab atas seluruh fisik bangunan, sementara pihak pengelola menyediakan lahan. Namun, setelah sempat menerima keuntungan di dua bulan pertama, aliran dana tersebut terhenti tanpa alasan yang jelas.
Konflik ini kian meruncing karena pihak pengelola, yang disebut-sebut merupakan perpanjangan tangan dari sebuah yayasan di Jakarta, sulit ditemui untuk proses negosiasi. Merasa tidak ada jalan keluar, para pemodal memutuskan untuk melakukan “eksekusi mandiri” dengan membongkar material seperti seng, kayu, dan batu sesuai dengan bukti nota pembelian yang mereka kantongi.
Aparat Desa dan Keamanan Turun Tangan
Mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tingkat desa, jajaran Pemerintah Desa Mekar Sari bersama personel Polsek dan Babinsa segera turun ke lokasi. Upaya mediasi dilakukan di tempat guna mendinginkan suasana dan mencari solusi terbaik agar konflik ini tidak meluas menjadi keributan fisik.
Meskipun aparat telah berupaya melakukan negosiasi, para pekerja di lapangan tetap melanjutkan proses pembongkaran bangunan. Pihak pemodal menegaskan bahwa mereka hanya mengambil material yang menjadi milik mereka secara sah dan tidak merusak aset yang bukan bagian dari modal awal mereka.
Pemerintah Desa berharap agar sengketa bisnis ini dapat segera diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku sehingga tidak meninggalkan ketegangan sosial di tengah masyarakat desa. Hingga berita ini diturunkan, lokasi bangunan masih dalam pengawasan aparat guna memastikan situasi tetap kondusif bagi warga sekitar.
