Pantai Labu Deli Serdang, SUMATERA UTARA — Kegelisahan sejumlah anggota Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih mulai terdengar di tengah masyarakat. Sejumlah anggota mempertanyakan program pinjaman usaha yang sejak awal disampaikan bernilai sekitar Rp20 juta per anggota, namun hingga kini belum kunjung mendapatkan kepastian pencairan.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah anggota pada Sabtu (22/8/2026). Mereka mengaku telah mengikuti proses pendaftaran, membayar kewajiban keanggotaan, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan koperasi, dan menunggu proses pencairan sebagaimana informasi yang mereka terima saat diajak bergabung.
Namun setelah lebih dari enam bulan berlalu, sebagian anggota mengaku masih menunggu kepastian.
Kondisi tersebut mulai menimbulkan keresahan. Bahkan, di sejumlah kesempatan disebut sempat terjadi ketegangan dan keributan kecil ketika anggota mempertanyakan kepastian program kepada pihak yang dianggap sebagai perwakilan koperasi.
DIAJAK JADI ANGGOTA DENGAN HARAPAN MENDAPAT PINJAMAN
Sejumlah anggota menceritakan bahwa mereka awalnya mendapatkan ajakan untuk bergabung dengan Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih.
Dalam proses tersebut, mereka mendapatkan informasi mengenai adanya program pinjaman atau pembiayaan usaha sebesar Rp20 juta untuk setiap anggota.
Bagi sebagian masyarakat, informasi tersebut tentu menjadi daya tarik tersendiri.
Harapan mendapatkan tambahan modal usaha membuat masyarakat bersedia mengikuti proses pendaftaran.
Pada kegiatan launching koperasi, anggota juga disebut mendapatkan penjelasan bahwa mereka akan didata dan selanjutnya diproses untuk pencairan pinjaman.
Untuk menjadi anggota, mereka menyatakan diwajibkan membayar:
Simpanan/Iuran Pokok sebesar Rp50.000, serta
Iuran Wajib selama satu tahun sebesar Rp60.000.
Dengan demikian, pembayaran awal yang disebut dikeluarkan anggota mencapai Rp110.000 per orang.
Setelah mendaftar dan memenuhi kewajiban tersebut, anggota kemudian menunggu.
ENAM BULAN LEBIH, PINJAMAN BELUM JELAS
Masalah mulai dirasakan ketika waktu terus berjalan, sementara pinjaman yang diharapkan tidak kunjung cair.
Sejumlah anggota mengaku sudah berkali-kali menanyakan perkembangan program tersebut.
Namun, menurut keterangan mereka, kepastian mengenai kapan pinjaman akan dicairkan belum mereka dapatkan secara jelas.
Bagi masyarakat yang sejak awal bergabung karena berharap mendapatkan tambahan modal usaha, keadaan ini tentu menimbulkan pertanyaan.
Apakah pinjaman tersebut memang tersedia?
Kapan akan dicairkan?
Apa saja persyaratan sebenarnya?
Dan mengapa anggota harus menunggu begitu lama?
Pertanyaan tersebut kini mulai menjadi pembicaraan di kalangan anggota.
JUMLAH ANGGOTA DISEBUT SUDAH RIBUAN ORANG
Persoalan menjadi semakin menarik perhatian karena jumlah anggota Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih disebut telah mencapai ribuan orang dan berasal dari berbagai kabupaten/kota.
Jika informasi tersebut benar, maka jumlah anggota yang besar tentu membutuhkan pengelolaan organisasi yang juga besar.
Terlebih lagi apabila setiap anggota benar-benar mendapatkan program pembiayaan sebesar Rp20 juta.
Sebagai gambaran sederhana, apabila ada 1.000 anggota saja, maka nilai pembiayaan yang harus tersedia mencapai Rp20 miliar.
Jika 2.000 anggota, menjadi Rp40 miliar.
Jika 5.000 anggota, nilainya mencapai Rp100 miliar.
Angka tersebut tentu belum berarti seluruh anggota akan mendapatkan pencairan secara bersamaan.
Namun, hitungan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat wajar mempertanyakan dari mana sumber dana pembiayaan tersebut dan seberapa besar kemampuan koperasi untuk merealisasikannya.
WARGA JUGA MEMPERTANYAKAN STATUS KOPERASI
Nama koperasi yang digunakan adalah Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih.
Karena itu, sejumlah anggota dan masyarakat juga mempertanyakan bagaimana posisi program pinjaman tersebut dalam kegiatan koperasi.
Apakah program tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha koperasi?
Apakah koperasi bekerja sama dengan pihak lain?
Siapa yang menyediakan dana?
Siapa yang menentukan anggota yang memperoleh pembiayaan?
Dan bagaimana mekanisme pencairannya?
Pertanyaan tersebut perlu dijelaskan agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang berbeda-beda.
Sebab koperasi merupakan organisasi yang dibangun berdasarkan keanggotaan dan kepercayaan.
Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin penting pula keterbukaan pengurus dalam menjelaskan kegiatan koperasi.
ADA KEWAJIBAN MENJUAL BERAS
Selain persoalan pinjaman, anggota juga mempertanyakan adanya kewajiban untuk menjual atau mendistribusikan beras kemasan 5 kilogram senilai sekitar Rp73.000 sebanyak dua putaran.
Menurut informasi dari sejumlah anggota, kegiatan tersebut dikaitkan dengan proses atau persyaratan pencairan.
Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota.
Mereka ingin mengetahui apa sebenarnya hubungan penjualan beras tersebut dengan program pinjaman.
Apakah penjualan beras merupakan kegiatan usaha koperasi?
Apakah bagian dari program pemberdayaan anggota?
Atau memang menjadi salah satu persyaratan sebelum pinjaman dicairkan?
Pengurus koperasi dinilai perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi salah pemahaman di kalangan anggota.
PROTES ANGGOTA MULAI MUNCUL
Kekecewaan anggota disebut tidak hanya berhenti pada pertanyaan.
Beberapa anggota mulai menyampaikan protes secara langsung.
Mereka mempertanyakan uang yang telah dibayarkan, status keanggotaan, serta kepastian pinjaman yang sejak awal menjadi harapan mereka.
Dalam beberapa kesempatan, protes tersebut disebut sempat menimbulkan keributan kecil antara anggota dengan pihak yang dianggap sebagai perwakilan koperasi.
Meski belum berkembang menjadi konflik besar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesabaran sebagian anggota mulai menurun.
Jika tidak segera ada penjelasan yang jelas, dikhawatirkan persoalan ini akan semakin melebar.
KORWIL DI SEJUMLAH DAERAH JUGA DIPERTANYAKAN
Selain persoalan pinjaman, masyarakat juga mempertanyakan keberadaan Koordinator Wilayah atau Korwil yang disebut telah dibentuk di sejumlah daerah.
Bagi anggota, keberadaan Korwil tentu harus jelas.
Siapa yang mengangkat?
Apa tugasnya?
Apa kewenangannya?
Apakah memiliki surat mandat resmi?
Apakah Korwil boleh merekrut anggota?
Apakah boleh menerima pembayaran dari anggota?
Dan kepada siapa mereka mempertanggungjawabkan kegiatan?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena masyarakat di daerah biasanya berhubungan langsung dengan orang yang ditunjuk sebagai perwakilan.
Jika terjadi perbedaan informasi antara Korwil dan pengurus pusat, anggota yang berada di lapangan akan menjadi pihak yang paling kebingungan.
JANGAN SAMPAI JUMLAH ANGGOTA BESAR, TETAPI KEMAMPUAN DANA TIDAK JELAS
Jika jumlah anggota benar telah mencapai ribuan orang, maka program pembiayaan Rp20 juta per anggota harus dihitung dengan serius.
Bukan hanya soal berapa orang yang berhasil direkrut.
Tetapi juga:
berapa dana yang tersedia?
berapa dana yang dibutuhkan?
berapa anggota yang benar-benar akan menerima?
berapa yang sudah menerima?
berapa yang masih menunggu?
dan
kapan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan?
Pertanyaan tersebut menjadi penting agar anggota tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Masyarakat tentu berharap koperasi bukan hanya kuat dalam melakukan perekrutan anggota, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjalankan program yang telah disampaikan.
ANGGOTA MINTA DATA DAN PENJELASAN TERBUKA
Sejumlah anggota berharap pengurus koperasi membuka informasi secara terang mengenai kondisi sebenarnya.
Mereka meminta agar dijelaskan:
- jumlah anggota yang sebenarnya;
- jumlah anggota aktif;
- jumlah dana yang telah terkumpul dari iuran;
- penggunaan dana;
- sumber dana untuk pembiayaan Rp20 juta;
- jumlah anggota yang telah menerima pencairan;
- jumlah anggota yang masih menunggu;
- persyaratan pencairan;
- dasar kewajiban penjualan beras;
- serta dasar pembentukan Korwil.
Bagi anggota, keterbukaan tersebut jauh lebih baik daripada harus terus menunggu tanpa kepastian.
SITI FATIMAH BELUM MEMBERIKAN KONFIRMASI
Nama Siti Fatimah disebut sebagai Ketua Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih.
Namun hingga berita ini disusun pada Sabtu, 22 Agustus 2026, belum diperoleh konfirmasi yang dapat dimuat dari Siti Fatimah terkait sejumlah pertanyaan yang disampaikan anggota.
Di antaranya mengenai program pinjaman Rp20 juta, jumlah anggota, sumber dana, mekanisme pencairan, kewajiban penjualan beras, serta pembentukan Korwil.
Ketiadaan konfirmasi tersebut tentu tidak dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap keluhan anggota.
Namun sebagai pimpinan koperasi, penjelasan dari Siti Fatimah sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya kepada anggota dan masyarakat.
INSTANSI TERKAIT JUGA DIHARAPKAN TURUN TANGAN
Dengan munculnya berbagai pertanyaan dari anggota, instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan koperasi diharapkan dapat memberikan perhatian.
Pemeriksaan administratif atau klarifikasi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan dan dokumen organisasi yang dimiliki.
Langkah tersebut penting bukan untuk menyudutkan koperasi.
Justru sebaliknya, pemeriksaan yang transparan dapat menjadi jalan untuk menjawab keresahan anggota.
Jika semua program telah berjalan sesuai ketentuan, maka hasil klarifikasi dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
Sebaliknya, jika terdapat persoalan administrasi atau tata kelola, dapat segera dilakukan pembenahan sebelum persoalan menjadi lebih besar.
WARGA HANYA INGIN KEPASTIAN
Bagi para anggota, persoalan ini pada dasarnya sederhana.
Mereka ingin mengetahui apa sebenarnya program yang ditawarkan kepada mereka dan kapan dapat direalisasikan.
Mereka juga ingin mengetahui status uang yang telah mereka bayarkan serta status keanggotaan mereka.
Mereka tidak ingin terus berada dalam situasi menunggu tanpa kepastian.
Jika memang pinjaman belum dapat dicairkan, jelaskan alasannya.
Jika masih ada persyaratan, jelaskan persyaratannya.
Jika sumber dana belum tersedia, sampaikan secara terbuka.
Dan jika program memang siap dijalankan, berikan jadwal pencairan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN BIARKAN KEGELISAHAN WARGA MENJADI KONFLIK
Persoalan Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih saat ini sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai persoalan antara pengurus dan anggota.
Ketika jumlah anggota disebut telah mencapai ribuan orang dan tersebar di berbagai daerah, maka persoalan tersebut sudah menyangkut banyak masyarakat.
Karena itu, penyelesaian terbaik adalah keterbukaan, komunikasi dan kepastian.
Pemberitaan ini tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum tertentu. Keluhan anggota dan berbagai pertanyaan yang muncul masih membutuhkan klarifikasi serta verifikasi dari pihak koperasi dan instansi yang berwenang.
Namun, keresahan anggota adalah fakta sosial yang tidak dapat diabaikan.
Jika koperasi ingin terus mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka pertanyaan anggota harus dijawab dengan data, bukan sekadar meminta mereka kembali menunggu.
HAK JAWAB
Redaksi memberikan ruang kepada Siti Fatimah selaku Ketua Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih, Pengurus Koperasi, Korwil, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, bantahan, koreksi, atau penjelasan atas pemberitaan ini.
Setiap hak jawab yang disampaikan kepada redaksi akan dipertimbangkan untuk dimuat secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan kaidah jurnalistik.
Seluruh informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai vonis. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum merupakan kewenangan lembaga yang berwenang setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
