JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto secara terbuka menyatakan bahwa penyebaran bisnis minimarket modern harus segera dihentikan apabila Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah beroperasi secara resmi. Pernyataan tegas ini disampaikan Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Dalam forum tersebut, Yandri menekankan bahwa keberadaan jaringan ritel raksasa seperti Alfamart dan Indomaret yang sudah menjamur hingga ke pelosok merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan Kopdes Merah Putih. Menurutnya, tidak akan terjadi persaingan yang adil atau apple to apple jika korporasi yang sudah memiliki kekuatan monopoli dibiarkan terus merajalela di wilayah yang seharusnya menjadi basis ekonomi kerakyatan.
Minimarket Dinilai Terlalu Merajalela dan Mengancam Unit Usaha Desa
Mendes PDT menyoroti fakta bahwa saat ini terdapat lebih dari 20.000 gerai minimarket modern yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia menilai pertumbuhan tersebut sudah terlalu masif dan hanya menguntungkan segelintir pemilik modal besar, sementara potensi ekonomi desa justru tergerus. Yandri berargumen bahwa pembangunan Kopdes tidak akan mencapai hasil maksimal jika tidak dibarengi dengan kebijakan pembatasan kompetitor besar di lokasi yang sama.
“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop. Buat apa kita membangun Kopdes, tapi mereka masih merajalela? Kekayaan mereka sudah terlalu besar menurut saya untuk Republik ini. Luar biasa merajalelanya, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Itu harus kita batasi demi keberpihakan pada warga desa,” tegas Yandri di hadapan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.
Menurut Yandri, penghentian ekspansi ritel modern ini adalah langkah logis untuk memastikan Kopdes Merah Putih memiliki ruang tumbuh yang sehat. Tanpa adanya proteksi dari pemerintah, unit usaha milik desa akan sulit bersaing dengan sistem logistik dan permodalan kuat yang dimiliki oleh jaringan minimarket nasional tersebut.
DPR Dukung Dominasi Kopdes dan BUMDes di Wilayah Pedesaan
Pernyataan Mendes PDT tersebut mendapat respons positif dari Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Politikus PDI Perjuangan ini sepakat bahwa ekonomi desa seharusnya didominasi oleh unit usaha lokal seperti Kopdes Merah Putih maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Parlemen menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan penuh selama kebijakan tersebut benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu lainnya.
“Sekarang kita tunggu, Pak, mau BUMDes kek, mau Kopdes kek, yang penting itu untuk masyarakat desa. Bukan untuk yang lain. Dominasilah desa itu dengan Kopdes, kita dukung sepenuhnya. Dominasilah desa itu dengan BUMDes, kita dukung Pak Menteri,” ujar Lasarus menyambut paparan Mendes PDT.
Dukungan dari legislatif ini memperkuat posisi Kemendes PDT untuk segera mengeksekusi program Kopdes Merah Putih sebagai pilar utama ekonomi pedesaan yang mampu menggantikan peran ritel modern dalam memenuhi kebutuhan harian masyarakat setempat.
Penyusunan Peta Jalan dan Antisipasi Tantangan Bisnis
Meskipun mendukung penuh, Lasarus mengingatkan Mendes PDT untuk segera menyusun roadmap atau peta jalan yang jelas mengenai mekanisme penghentian dominasi minimarket tersebut. Ia memperingatkan bahwa langkah ini tidak akan mudah dan akan menghadapi tantangan yang sangat besar di lapangan, terutama dari para pelaku bisnis ritel yang memiliki jaringan pengaruh luas.
Lasarus menekankan pentingnya strategi yang matang agar kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan tanpa menimbulkan kegaduhan hukum atau ekonomi yang kontraproduktif. Pemerintah diminta bersiap menghadapi tekanan dari para pebisnis yang kemungkinan besar akan merasa terganggu dengan kebijakan proteksionisme desa ini.
“Tentu saya yakin, Pak Menteri akan berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan di luar sana. Mungkin para pebisnis sudah mulai berdiskusi bahwa kebijakan kita ini mempersulit bisnis mereka. Kita harus hadapi itu dengan baik demi kedaulatan ekonomi masyarakat desa kita sendiri,” tutup Lasarus.
